Pemerintah telah memulai pembangunan sebanyak 200 sekolah rakyat untuk tahun 2025 ini. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mengatasi dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Topik tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang berlangsung di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Senin (14/4/2025).
“Jadi, kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Yang 53 (sekolah) pada posisi sudah siap untuk tahun ini hanya melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi sisanya 147 (sekolah) kita harus bangun baru,” kata Prasetyo, dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut dilansir infoFinance.
Meski begitu,Prasetyo belum bisa memastikan jumlah anggaran pasti yang dibutuhkan untuk pembangunan 147 sekolah baru tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dari sisi pendanaan tidak akan menemui hambatan.
“Karena ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah, insyaAllah anggaranya tidak ada masalah, sudah disiapkan,” ujarnya.
Untuk lokasi pembangunan, pemerintah pusat bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Prasetyo menyampaikan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
“Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Mensos, bahwa titik-titik kita prioritaskan di kantong-kantong di mana saudara-saudara kita masih banyak berada di garis-garis kemiskinan,” kata dia.
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan bahwa survei terhadap lokasi pembangunan dan perbaikan sekolah telah dilakukan. Lokasi-lokasi ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Ada beberapa tempat, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Utara (Sumut), Lampung gitu-gitu lah,” ujar Dody.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah-sekolah yang dibangun akan menggunakan teknologi bangunan tahan gempa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan sekolah semakin baik.
Sebagai informasi tambahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan rata-rata dana sebesar Rp 100 miliar per sekolah dalam program ini.
“Anggaran di tergantung perkembangan. Nanti, Pak Mensos lebih detail. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025), dikutip dari infoNews.
