Ketua Youth Geopark Caldera Toba UNESCO, Gito Pardede, menyampaikan kecaman keras bentrokan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Gito menilai kekerasan yang terjadi sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
“Produk TPL bukan lahir dari pembangunan berkelanjutan, melainkan dari darah masyarakat Toba yang dipaksa kehilangan tanah, rumah, dan hidupnya,” kata Gito dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
Menurut catatan organisasi masyarakat adat, kata Gito, bentrokan tersebut menyebabkan puluhan warga mengalami luka-luka, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sejumlah rumah dan kendaraan juga dilaporkan terbakar.
Youth Geopark Toba UNESCO menilai, kekerasan yang berulang antara perusahaan bubur kertas itu dengan masyarakat adat menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan.
“Kami meminta dunia internasional, termasuk UNESCO dan jaringan masyarakat sipil global, untuk tidak menutup mata. Jangan membeli produk TPL yang hadir dari pertumpahan darah. Setiap lembar kertas yang mereka produksi menyimpan luka masyarakat adat,” ujar Gito.
Ia menambahkan, Geopark Kaldera Toba yang sudah diakui UNESCO seharusnya dijaga dengan prinsip keberlanjutan. Eksploitasi dan perampasan tanah adat, kata dia, bertentangan dengan nilai pelestarian alam dan budaya yang menjadi dasar geopark global.
Selain menyerukan boikot global, Pemuda Geopark Toba UNESCO juga mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah tegas.
“Kami menuntut pencabutan izin PT TPL dan pengembalian tanah adat kepada masyarakat Sihaporas. Negara tidak boleh lagi abai terhadap jeritan masyarakat adat,” ucap Gito.
Konflik lahan antara PT TPL dengan masyarakat adat di sekitar kawasan Danau Toba sudah berlangsung menahun. Berulang kali terjadi benturan fisik, namun penyelesaian komprehensif belum juga terlihat.
“Ini bukan hanya konflik lahan, tetapi krisis kemanusiaan dan ekologi. Dunia harus tahu, Danau Toba bukan ladang eksploitasi, melainkan warisan dunia yang harus dijaga,” kata Gito.
PT TPL buka suara soal kericuhan dengan masyarakat di Simalungun. Dia mengklaim ada 5 pekerja mereka yang terluka.
“Lima orang pekerja dan sekuriti PT TPL mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan inap,” kata Direktur TPL Jandres Halomoan Silalahi saat konferensi pers, Selasa (23/9)
Jandres mengatakan peristiwa itu terjadi pada 22 September 2025. Dia mengatakan kejadian itu berawal sekira pukul 07.51 WIB.
Dia mengatakan saat itu pekerja dan sekuriti TPL tengah bersiap untuk memanen dan menanam di areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL. Dalam kegiatan tersebut digunakan satu unit ekskavator.
Sekitar pukul 08.25 WIB, sekitar 25 meter dari areal kerja PT TPL, muncul puluhan orang yang disebut mengadang para pekerja. Dia menyebut, para pekerja mencoba melakukan negosiasi untuk dapat melanjutkan pekerjaan. Namun, pihak yang melakukan pengadangan tetap melarang kegiatan operasional di areal PBPH PT TPL.
Kemudian, tim sekuriti PT TPL melakukan upaya pengamanan areal kerja, dan karyawan serta pekerja mulai manenan tanaman eukaliptus yang ditanam oleh PT TPL.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Pukul 08.51 WIB, masyarakat setempat dari Desa Sipolha dan Sihaporas ikut bergabung sebagai pekerja dalam kegiatan penanaman di areal kerja PT TPL. Lalu, pukul 08.52 WIB, sekelompok orang kembali mendatangi karyawan, pekerja dan sekuriti TPL yang sedang bekerja dengan membawa alat berupa pentungan kayu berduri, batu, dan benda yang diduga bom molotov. Tindakan ini berupa pelemparan batu, pemukulan dengan pentungan kayu, dan upaya pembakaran terhadap aset perusahaan berupa kayu hasil panen,” jelasnya.
