Persoalan tumpukan sampah kini menjadi prioritas penanganan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Warisan lama disebut tak bisa membuat Wali Kota Agung Nugroho menuntaskan dalam waktu singkat.
Akademisi dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan mengungkap penanganan sampah tak bisa dilakukan cepat atau ‘Sim Salabim’. Mengingat, persoalan yang sudah kompleks sejak beberapa tahun terakhir.
“Memang persoalan sampah ini kompleks dan tidak bisa sim salabim. Langkah yang dilakukan Pak Agung Nugroho saat ini sebenarnya perlu diapresiasi karena beraninya mengambil keputusan keluar dari persoalan yang selama ini terjadi,” kata Saiman Pakpahan saat berbincang, Kamis (12/6/2025).
Saiman merunut persoalan sampah terjadi sejak kepemimpinan Firdaus-Ayat Cahyadi. Lalu dilanjutkan oleh tiga Penjabat Wali Kota yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Setelah Firdaus itu kan dijabat Pj dan masalah-masalah itu numpuk sampai ke pemimpin sekarang, jadi tidak juga bisa persoalan ini selesai dalam 1 atau 2 minggu ini,” kata Saiman.
Pekerjaan rumah (PR) besar kepemimpinan Agung Nugroho-Markarius usai dilantik adalah menuntaskan persoalan sampah, banjir, jalan dan parkir. Namun untuk parkir disebut sudah terlihat jelas perubahan sejak tarif lama yang merugikan masyarakat dicabut.
Selain itu, ada juga penertiban warung remang-remang di Jalan SM Amin yang selama ini sulit ditertibkan. Pemerintah, tegas membongkar lapak-lapak yang ketahuan dijadikan tempat maksiat itu.
“Ini kan sudah kita lihat satu-satu kerja Pemerintahan Kota saat ini. Tenda biru atau warung remang sudah dibereskan dan memang banyak hal yang sudah dilakukan. Ini harus kita apresiasi di tengah persoalan yang kompleks ini,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu.
Kini, Pemkot Pekanbaru dihadapkan tugas besar soal sampah. Apalagi ini menjadi wajah ekologis yang sedang dituntaskan.
“Kita tahu sampah selama ini dikelola pihak ketiga yang secara publik dia tidak peduli karena kepeduliannya pada bisnis, bukan publik mau apa. Kita selama ini tidak tahu apa komitmen PT Ella untuk menjaga kebersihan Pekanbaru dan di media kita lihat banyak juga persoalan di daerah lain. Ini yang lagi dibereskan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.
“Jadi sekarang PR Wali Kota Agung itu menata dari hulu sampai ke hilir. Belum lagi ada oknum-oknum bermain itu kan juga jadi PR dan sudah dilakukan tindakan sejak awal menjabat. Sebenarnya Agung sekarang sedang mengorkestrasi, tapi posisi ini dia terbatas. Namun kita lihat dia sedang berusaha maksimal menyelesaikan ini,” katanya.
Meskipun begitu, persoalan sampah disebut Saiman menjadi tanggungjawab bersama mulai dari individu, kepala keluarga, RT/RW sampai ke atas semua agar bisa diselesaikan.
“Intinya dia mengajak masyarakat berdamai dengan sampah, mengajak bersih dan saat ini sudah melibatkan masyarakat yang terus disosialisasikan. Yang penting juga adalah memberikan edukasi dan masyarakat bahwa lingkungan bersih itu tanggungjawab kita. Sehingga sampah tidak lagi dibancaki oleh perusahaan yang ingin mencari untung dan bisnis saja,” katanya.
Ketegasan terlihat saat Pemerintah Kota melalui Dinas LHK Pekanbaru memutus kontrak dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) akhir pekan lalu. Termasuk dengan menyiapkan formula baru tata kelola sampah, yakni Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang bisa diawasi langsung oleh masyarakat, RT, RW, Kelurahan hingga Camat dan Dinas LHK.
“Kontrak ini sudah diputus, ya Wali Kota juga sudah menyiapkan formula baru. Ini juga sebenarnya menjadi terobosan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan,” kata Saiman.
Saiman sendiri optimis persoalan sampah bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi, aparat penegak hukum memberikan dukungan agar Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi bersih dari sampah.
“Kita lihat Wali Kota dan Kapolda juga statement-nya sama ‘Pekanbaru harus bersih’. Kita lihat bagaimana Agung menurunkan Partai Demokrat dan lain sebagainya itu langkah serius yang dia lakukan. Seluruh kekuatan dia turunkan,” kata Saiman Pakpahan.
