Sejumlah partai politik mewacanakan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Faisal Riza menilai relevansi pemilihan dari DPRD mengkhawatirkan dan tidak menyelesaikan masalah di Pilkada langsung.
Faisal Riza mengatakan jika anggapan Pilkada langsung membuat rakyat koruptif, padahal banyak anggota DPRD yang terlibat korupsi sehingga relevansi pemilihan melalui DPRD mengkhawatirkan.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Ada anggapan bahwa rakyat jadi koruptif karena Pemilu langsung. Namun, kita juga menyaksikan bahwa anggota legislatif level provinsi dan kabupaten kota banyak terlibat korupsi. Jadi relevansi pemilihan melalui DPRD juga mengkhawatirkan,” kata Faisal Riza kepada infoSumut, Rabu (7/1/2026).
Ia membenarkan soal Pilkada langsung berbiaya mahal dan masyarakat terlibat politik uang. Masalah itu seharusnya ditekan melalui penegakkan regulasi, hukum, dan penguatan lembaga pengawas.
“Ada yang mengatakan bahwa Pemilu langsung berbiaya mahal, masyarakat terlibat dalam money politics, memang benar. Kalau ini masalahnya mestinya peraturan regulasi yang mesti ditegakkan, penegakan hukum Pemilu diperkuat, lembaga pengawasan diperkuat,” ujarnya.
Riza menilai biaya Pilkada langsung mahal karena partai politik mengusung calon yang tidak populis di masyarakat. Sehingga politik uang menjadi kompensasi masalah itu.
“Praktik biaya mahal Pilkada langsung pada dasarnya adalah kompleksitas partai politik yang menyodorkan figur-figur yang nggak populis di rakyat banyak, sehingga kompensasi dari ketidakhadiran mereka dalam kerja kemasyarakatan diganti dengan uang,” sebutnya.
Jika calon kepala daerah yang diusung partai politik mumpuni hingga populer, rakyat dinilai bakal memilih dengan penuh kesadaran. Partai politik disebut berperan penting untuk melakukan pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada rakyat.
“Artinya, kalau figur yang disodorkan partai kepada rakyat figur yang mumpuni, populer, kredibel, rakyat akan memilih dengan kesadaran penuh. Di sini pendidikan politik dan sosialisasi politik menjadi penting dilakukan partai,” tuturnya.
