Penjelasan Badan Pengelola Kaldera Toba soal Kartu Kuning dari UNESCO

Posted on

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan kartu kuning terhadap kepengelolaan Geopark Kaldera Toba pada tahun 2023. General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Azizul Kholis pun menjelaskan soal hal itu.

Azizul mengatakan jika penilaian ulang mengenai Kaldera Toba bakal dilakukan dalam rentang tanggal 15-25 Juli 2025. Tim penilai UNESCO berasal dari negara Jerman dan Korea Selatan.

“Belum (tahu pastinya) itu rentang antara tanggal 15-25 Juli, kita menunggu jawaban dan kesiapan validator karena penyesuaian jadwal validator yang berbeda negara, satu dari Jerman yang satu lagi dari Korea Selatan,” kata Azizul Kholis saat dihubungi, Selasa (20/5/2025).

Pemprov Sumut disebut memberikan perhatian khusus soal penilaian yang bakal dilakukan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution disebut meminta agar OPD terkait memfasilitasi persiapan untuk validasi tersebut.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian khusus untuk penyelesaian semua yang diperlukan dalam rangkaian revalidasi dan gubernur langsung menginstruksikan kepada jajaran OPD terkait khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi semua hal yang dibutuhkan beserta dukungan anggarannya,” ucapnya.

Menurut Azizul, kartu kuning merupakan masa revalidasi, bukan sebuah dokumen ataupun sertifikat. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk situs geologi dan kerja sama untuk meningkatkan event memperkuat sosialisasi tentang geopark.

“Kartu kuning bukan dalam bentuk sertifikat ataupun dokumen, Kartu kuning artinya masa revalidasi diberikan untuk 2 tahun karena masih diperlukan peningkatan visibility geosite agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang geopark. masalah lainnya adalah penelitian yang harus dilakukan berkesinambungan untuk situs geologi dan kerja sama institusi yang harus ditingkatkan serta event yang memperkuatkan sosialisasi tentang geopark dalam aspek geologi, biologi dan budaya,” ujarnya.

Badan Pengelolaan Kaldera Toba disebut kurang berpartisipasi dalam forum yang dilaksanakan oleh UNESCO. Hal itu harus dapat dipenuhi oleh pengelola yang baru saja dilantik pada awal tahun 2025 ini.

“Hal yang terpenting adalah kurangnya partisipasi kita pada forum nasional, regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO, ini harus kita penuhi dan ikuti namun membutuhkan dukungan naggaran yang sangat besar, sebagai contoh kegiatahn bulan September 2025 mendatang itu digelar di negara Chili, Amerika Selatan, begitu besarnya dana yang diperlukan untuk transportasi dan akomodasinya. Setiap tahun digelar di berbagai belahan dunia tahun 2023 di Maroko. Kegiatan pelatihan kadang dilaksanakan di Yunani, Prancis, Jepang, yang memerlukan anggaran besar,” tutupnya.

Pemberian kartu kuning tersebut diketahui dari website unesco.org yang dilihat infoSumut, Jumat (15/9/2023). Pemberian kartu kuning tersebut merupakan hasil validasi yang dilakukan UNESCO terhadap geopark yang terdaftar.

“Validasi ulang UNESCO Geopark Global yang ada,” demikian tertulis di website tersebut.

“Validasi ulang UNESCO Geopark Global yang ada,” demikian tertulis di website tersebut.

Dalam hasil validasinya, UNESCO memberikan dua jenis kartu, yakni kuning dan hijau. Kartu hijau merupakan tanda jika masa keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp) diperbarui selama 4 tahun, sedangkan kartu kuning diperpanjang selama 2 tahun dan harus melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO.

Dalam laman tersebut, diketahui ada 34 anggota UGGp yang dilakukan validasi ulang. Hasilnya, 29 mendapat kartu hijau dan 5 mendapat kartu kuning, termasuk Geopark Kaldera Toba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *