Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni mengatakan, pengawasan beras oplosan ini dilakukan bersama polres jajaran dan instansi terkait di tujuh kabupaten/kota. Pengawasan tersebut dilakukan selama satu bulan terakhir.
“Merek-merek yang disampaikan Satgas Pangan terindikasi dioplos tersebut tidak beredar di Kepri. Kami sudah cek bersama Kasat Reskrim di polres jajaran,” kata Ruslaeni, Rabu (16/7/2025).
Ruslaeni menyebutkan dalam pengecekan di sejumlah toko, distributor, hingga pasar, pihaknya juga melakukan pengujian sampel. Hasilnya, belum ditemukan indikasi adanya pengoplosan beras.
“Kita ambil sampel semua merk saat kita cek di pasar. Untuk saat ini belum ditemukan,” ujarnya.
Ruslaeni juga mengungkapkan, beras yang beredar di wilayah Kepri memiliki merek tersendiri. Beras di wilayah Kepri didatangkan dari luar Kepri dan sebagian diimpor.
“Beras di Kepri ini didatangkan dari luar Kepri dan diimpor, karena Kepri bukan daerah penghasil,” ujarnya.
Hasil pengawasan Tim Satgas Pangan Polda Kepri menunjukkan, beras jenis premium memiliki stok cukup untuk 1-2 bulan ke depan. Sementara itu, stok beras medium diperkirakan cukup hingga tiga bulan ke depan.
“Stok mulai berkurang, untuk premium 1-2 bulan ke depan. Untuk beras medium stoknya bisa 3 bulan ke depan,” ujarnya.
Ruslaeni menambahkan, sejauh ini belum ada laporan masyarakat terkait beras oplosan. Ia meminta masyarakat yang menemukan dugaan beras oplosan agar segera melaporkan ke kantor polisi terdekat.
“Bila ada temuan, bisa laporkan ke Polsek atau Polres terdekat. Kalau yang dekat Polda, bisa melapor ke Polda. Kita akan dalami dugaan tersebut,” ujarnya.
Melansir infoFinance, Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar kasus beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus oplosan beras tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam waktu lima tahun.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.
“Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000,” kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Dari praktik tersebut, Amran menerangkan negara mengalami kerugian Rp 2 triliun per tahun atau Rp 10 triliun dalam lima tahun. Amran mengakui pembongkaran praktik oplos beras ini memang berat bagi pihaknya. Kendati begitu, Amran siap menanggung risiko ke depannya.
Negara subsidi Rp 1.500. Kemudian kemudian diangkat naik lagi harga Rp 2.000-3.000. Kita hitung kerugian negara Rp 2 triliun ini satu tahun. Kalau lima tahun Rp 10 triliun, ya diambil adalah Rp 1,4 triliun. Emang berat bagi kami kami siap tanggung risiko,” jelas Amran.
