Razia truk over dimension over loading (ODOL) luar daerah saat ini menjadi perbincangan hangat. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap alasan razia dilakukan.
Perbincangan itu semakin ramai saat razia digelar di Siak beberapa waktu lalu. Tidak sendiri, Abdul Wahid sidak bersama Bupati Siak Afni karena ada aksi protes warga soal jalan rusak akibat truk ODOL.
Dalam sidak, Abdul Wahid menemukan ada truk pakai pelat luar daerah. Saat itulah pria asal Indragiri Hilir itu langsung menanyakan kepada sopir truk dan minta balik nama ke pelat Riau alias BM.
“Kalau di Riau ini banyak perusahaan beroperasi pakai jasa angkutan dengan vendor. Vendor itu rata-rata muatan lebih dan tidak sesuai kapasitas, rata-rata ODOL,” kata Gubernur kepada infoSumut, Selasa (30/9/2025).
Wahid lalu memberikan toleransi kepada perusahaan yang beroperasi di Riau. Salah satunya melakukan mutasi pelat ke Riau secara gratis demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi saya beri mereka toleransi, merusak jalan, tetapi bayar pajak juga tidak di Riau. Padahal mereka operasional di Riau, dari HTI di Riau, jadi aktivitas di Provinsi Riau saja,” katanya.
“Ada perusahaan migas juga dari pelat luar. Masa mereka pakai jalan Riau (jalan status milik provinsi dan kabupaten), bayar pajak tidak di Riau, ini dalam rangka peningkatan PAD, jadi bukan jalan lintas (jalan nasional). Kalau lintas ya tidak masalah karena jalan nasional,” tegas Wahid.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Persoalan pelat kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayahnya tidak hanya dikeluhkan Bupati Siak saja. Namun hampir semua bupati dan wali kota mengeluhkan hal serupa.
“Itu keluhan semua bupati, maka saya ngambil tindakan tegas. Ya kalau rusak jalan maka ikut berkontribusilah, tidak ada maksud halangi di jalan lintas,” katanya.
Wahid mengungkap ada beberapa perusahaan yang mau berkontribusi untuk perbaikan jalan. Bahkan terlibat langsung dalam perawatan jalan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau.
