Pemerintah Provinsi Riau terus meningkatkan layanan publik dan membuat langkah strategis dalam pembangunan di Riau. Hal tersebut disampaikan saat refleksi akhir tahun 2025 bersama media di Pekanbaru.
Dalam momentum itu Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkap capaian kinerja, tantangan fiskal, serta berbagai langkah strategis pembangunan daerah. Bahkan, itu juga sebagai bentuk transparansi kepada publik.
SF memaparkan kondisi fiskal Provinsi Riau pada tahun 2025 menunjukkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77 persen atau senilai Rp 8,21 triliun dari nilai pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 9,47 triliun. Bahkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 4,19 triliun atau 80,59 persen.
“Dengan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 4.191.339.006.968 atau 80,59 persen, proyeksi realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 4.021.987.893.844 atau 94,36 persen. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 6.224.860.000 atau 67,26 persen. Sementara realisasi belanja daerah Rp7.928.612.127.339 atau sebesar 83,70 persen,” kata SF didampingi Sekretaris Daerah Syahrial Abdi, Rabu (31/12/2025).
Capaian tersebut diarahkan memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Riau telah mengambil kebijakan pengendalian, di antaranya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Tak hanya itu, pihaknya juga menggali potensi pendapatan lain guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30 persen periode Oktober, November dan Desember. Kemudian kita melakukan pemenuhan belanja wajib dan meningkat serta menggali potensi pendapatan lainnya, seperti pembangunan hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru,” jelasnya.
Adapun untuk sektor kesehatan, Pemprov Riau berkomitmen dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau telah mencapai 99,68 persen dari total penduduk.
Selain cakupan kepesertaan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun faskes rujukan. Ini untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang layak dan terjangkau.
“Pada layanan kesehatan yang belum merata, Pemprov Riau berkomitmen melakukan pemenuhan UHC dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 7.145.705 jiwa atau sebesar 99,68 persen. Kami juga melakukan pemenuhan layanan kesehatan di fasilitias pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun faskes rujukan,” terangnya.
Sementara bidang pendidikan, Plt Gubri SF Hariyanto menuturkan bahwa persentase satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen, yang menjadi perhatian serius untuk terus ditingkatkan.
“Adapun upaya pada sektor pendidikan yang dilakukan yakni pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran pada sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar, swasta sebesar Rp24,56 miliar sehingga total mencapai Rp383,24 miliar. Kemudian, untuk program beasiswa, yakni 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi dan 1.806 penerima bantuan sosial,” tuturnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau berfokus menjaga fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, telah dilakukan rehabilitasi jalan, pemeliharaan, rehabilitasi unit jembatan, serta pemeliharaan jembatan.
“Dengan panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 30,639 kilometer, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 278,318 kilometer, lima unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan,” ungkapnya.
Menutup refleksi akhir tahun 2025, Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan komitmen dalam perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat miskin. Sehingga, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk bukti nyata daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
“Terakhir Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta Bidikmisi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin dan juga pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi dengan jumlah 225 orang serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 27.011 orang,” kata SF Hariyanto.
Sementara bidang pendidikan, Plt Gubri SF Hariyanto menuturkan bahwa persentase satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen, yang menjadi perhatian serius untuk terus ditingkatkan.
“Adapun upaya pada sektor pendidikan yang dilakukan yakni pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran pada sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar, swasta sebesar Rp24,56 miliar sehingga total mencapai Rp383,24 miliar. Kemudian, untuk program beasiswa, yakni 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi dan 1.806 penerima bantuan sosial,” tuturnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau berfokus menjaga fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, telah dilakukan rehabilitasi jalan, pemeliharaan, rehabilitasi unit jembatan, serta pemeliharaan jembatan.
“Dengan panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 30,639 kilometer, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 278,318 kilometer, lima unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan,” ungkapnya.
Menutup refleksi akhir tahun 2025, Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan komitmen dalam perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat miskin. Sehingga, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk bukti nyata daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
“Terakhir Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta Bidikmisi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin dan juga pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi dengan jumlah 225 orang serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 27.011 orang,” kata SF Hariyanto.
