Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons terkait pencopotan Sekretaris Dinas Koperasi (Sekdiskop) UKM Sumut Herly Puji Mentari Ratu Perissa. Ia menyebut pencopotan itu berdasarkan keputusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat.
“Tanya inspektur, tentu kita mengambil keputusan karena hasil LHP dari inspektorat, ada yang meminta kado enggak boleh ya, tanpa izin mengikuti lelang itu enggak boleh,” ungkap Bobby, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Bobby juga berpesan agar para ASN di lingkup Pemprov Sumut harus menjaga integritas.
“Jangan seperti itu pokoknya, di PPPK tadi kita sampaikan jaga integritas nama baik Pemprov. Masa kita ulang tahun wajib minta kado, ada notenya wajib membawa kado, itu sudah masuk gratifikasi,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pencopotan itu dilatarbelakangi beberapa pelanggaran, seperti bermain handphone saat Gubernur Sumut Bobby Nasution memberikan arahan dan mewajibkan tamu untuk memberikan kado ulang tahun.
Berdasarkan salinan putusan yang dilihat infoSumut, Jumat (19/9), pencopotan Herly itu tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sumut nomor: 188.44/653/KPTS/2025 tertanggal 10 September 2025. Dalam surat itu dijelaskan sejumlah pelanggaran yang membuat Herly Latuperissa dicopot.
Pelanggaran-pelanggaran itu, yakni melakukan pungutan di luar ketentuan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, menyalahgunakan wewenang dengan mewajibkan tamu membawa kado pada acara pribadi, dan memerintahkan tenaga outsourcing membersihkan rumah pribadi di luar jam kerja tanpa upah.
Lalu, melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada bawahan, tenaga non ASN dan tenaga outsourcing. Kemudian, bermain handphone saat Bobby memberikan arahan, serta mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Medan tahun 2025 tanpa izin.
Inspektur Sumut Sulaiman Harahap membenarkan Herly Latuperissa dicopot.
“Iya, dicopot dari sekretaris, tapi tetap masih ASN,” kata Sulaiman.
Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat Herly dicopot dari jabatannya. Pelanggaran itu, seperti bermain hp saat gubernur memberikan arahan dan mengikuti seleksi terbuka tanpa izin.
