Sekolah Rakyat yang jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Sekolah ini berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, program sekolah rakyat ini tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan melahirkan generasi emas.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir infoNews, Sabtu (17/5/2025).
Agus mengatakan, sekolah berasrama terpadu tersebut akan dibangun di atas lahan minimal delapan hektara dan dilengkapi fasilitas lengkap yakni laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar. Semuanya kebutuhan anak selama di sekolah disediakan secara gratis.
“Siswanya bukan kita kasih buku ataupun kapur, tapi sudah menggunakan iPad. Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” kata Agus.
Program ini juga menjadi program kolaboratif dari berbagai kementerian yakni, Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan Kemenag yang bertanggung jawab atas kurikulum dan tenaga pendidik, serta Kemen PU yang bertanggung jawab atas penyiapan sarana dan prasarana sekolah, sementara Kemensos sebagai penanggung jawab utama.
Agus juga menanggapi stigma di media sosial tentang Sekolah Rakyat tersebut. Menurutnya, lembaga pendidikan ini justru merupakan sekolah unggulan yang berbeda dari sekolah formal biasa.
“Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” katanya.
Untuk tahap awal, sekolah ini akan hadir di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan lokasinya didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Hal itu dikarenakan hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut.
Pemerintah juga telah menargetkan akan dibangun minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota. Proses seleksi calon siswa juga dilakukan lewat verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial.
Akan dilakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk menilai kondisi keluarga calon siswa secara menyeluruh, dan melakukan asesmen terhadap orangtua dan anak calon siswa Sekolah Rakyat.
“Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” pungkas Agus.
