Otoritas Singapura memberlakukan hukuman cambuk untuk pelaku scam atau penipuan. Hukuman itu resmi berlaku pada 30 Desember 2025.
Dilansir infoNews, setiap pelaku scam di Singapura menghadapi hukuman cambuk wajib hingga 24 kali untuk kasus-kasus serius. Hal tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara itu.
Seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), Otoritas Singapura meningkatkan upaya pemberantasan sindikat penipuan setelah mencatat kerugian signifikan akibat serangkaian kasus-kasus penipuan, terutama scam online.
Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa “memerangi penipuan merupakan prioritas nasional utama”.
Menteri Negara Senior Singapura untuk Urusan Dalam Negeri, Sim Ann, menuturkan bahwa Singapura — negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara — mengalami kerugian lebih dari SG$ 3,7 miliar atau setara Rp 48,3 triliun akibat rentetan kasus penipuan dari tahun 2020 hingga paruh tahun pertama pada tahun 2025 ini. Hal itu disampaikannya kepada parlemen pada bulan lalu.
Sim Ann menyebut, sekitar 190.000 kasus penipuan telah dilaporkan selama periode tersebut.
Hukuman cambuk untuk pelaku scam merupakan bagian dari amandemen terhadap undang-undang pidana yang disahkan di parlemen Singapura pada November lalu. Hukuman cambuk ini akan diberlakukan di atas hukuman lainnya seperti hukuman penjara dan hukuman denda.
“Iya, mulai berlaku hari ini, 30 Desember 2025,” kata Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada AFP.
Kementerian Dalam Negeri Singapura dalam pernyataan sebelumnya, mengatakan bahwa para pelaku scam dan anggota sindikat scam atau perekrutnya “akan menghadapi hukuman cambuk wajib minimal enam kali, hingga maksimal 24 kali”.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, bagi mereka yang membantu para pelaku scam, termasuk yang disebut “kurir uang” yang menawarkan rekening bank atau kartu SIM, akan menghadapi “hukuman cambuk opsional” hingga 12 kali.
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura meningkatkan upaya pendidikan publik dalam melawan penipuan, termasuk membuka saluran telepon nasional. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah memperkenalkan aplikasi ScamShield yang memungkinkan para pengguna memeriksa panggilan, situs web, dan pesan mencurigakan.
Pusat-pusat scam online, yang memikat warga negara asing untuk bekerja guna menipu orang dengan penipuan asmara online dan investasi kripto, telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini.
Baca selengkapnya
