Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah masih akan memberlakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ppenyusunan anggaran akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun ini.
Hal itu dingkap Sri Mulyani di rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dalam rapat itu, Menkeu menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Dokumen tersebut bakal menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani dilansir infoFinance, Selasa (20/5/2025).
Ditanya apakah pemerintah masih akan memberlakukan efisiensi anggaran tahun depan, Sri Mulyani menegaskan hal itu akan tetap dilakukan.
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi),” tambahnya.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sehingga belanja negara dialokasikan sekitar 14,19% hingga 14,75% PDB di 2026.
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB,” beber Sri Mulyani.
