Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menandatangani surat keputusan (SK) tentang rumah terdampak bencana banjir bandang-longsor hari ini. Meskipun Pemkot Medan dan Pemkot Tebing Tinggi belum menyetor data terdampak.
“Kami akan menerbitkan SK gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan disempurnakan, karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) data boleh diperbaiki ke depannya,” kata Bobby Nasution dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Ada 15 kabupaten/kota yang telah menerbitkan SK tentang rumah terdampak bencana di Sumut. Kemudian Kabupaten Asahan dan Batubara, tidak mengajukan.
Percepatan penerbitan SK ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama untuk yang kondisi rumahnya rusak ringan dan sedang.
“Masyarakat kita yang ingin kembali ke rumah, membersihkan rumah mereka, kembali beraktivitas butuh bantuan dan ini yang disiapkan Kementerian Sosial dan BNPB, sehingga bisa mengurangi jumlah warga di pengungsian,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), mereka menyiapkan bantuan pascabencana Rp 3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga. Kemudian juga menyiapkan jaminan hidup Rp 450 ribu per bulan tiap orang selama 3 bulan dalam tiga bulan, serta bantuan modal Rp 5 juta per keluarga untuk rintisan usaha.
Kemensos juga menyiapkan santunan korban meninggal Rp 15 juta per korban dan luka berat Rp 5 juta per korban. Saat ini mereka sudah menyalurkan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Sibolga dan Kota Padang Panjang.
“Kami melalui BNPB akan menyalurkan bantuan ini sesuai dengan data by name by address yang diberikan daerah, jadi daerah yang mengasesmen masyarakat yang terdampak, semakin cepat datanya terkumpul semakin cepat penyalurannya,” sebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Berdasarkan data BNPB, untuk rumah yang rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan rusak berat Rp 60 juta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar pendataan dan penetapan SK bagi provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan, sehingga warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.
“Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas, tanpa bantuan pemerintah masyarakat kita sangat survive, mereka jualan di dekat pengungsian, buat usaha kecil-kecilan, bayangkan kalau kita cepat menyalurkan bantuan ini akan lebih cepat pulih,” tutur Tito Karnavian.
Berdasarkan data BNPB, untuk rumah yang rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan rusak berat Rp 60 juta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar pendataan dan penetapan SK bagi provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan, sehingga warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.
“Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas, tanpa bantuan pemerintah masyarakat kita sangat survive, mereka jualan di dekat pengungsian, buat usaha kecil-kecilan, bayangkan kalau kita cepat menyalurkan bantuan ini akan lebih cepat pulih,” tutur Tito Karnavian.
