Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menanggapi kenaikan listrik PLN Batam yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Ansar, kenaikan tarif tersebut merupakan dampak dari naiknya harga gas, yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik di Batam.
“Kenaikan listrik itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari ya,” kata Ansar, Selasa (9/7/2025).
Ansar menjelaskan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Grisik, Sumatera Selatan. Namun karena terjadi penurunan produksi, sebagian pasokan gas kini harus diganti menggunakan LNG (Liquefied Natural Gas) atau gas alam cair yang dikirim menggunakan kapal dari Lampung.
“Konversi ke gas alam cair ini menyebabkan biaya operasional lebih mahal, karena harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujarnya
Ansar menyebutkan, bahwa Pemprov Kepri mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar dapat tersambung ke Belakang Padang, Batam. Ia juga berharap akan ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari beberapa kontrak gas di Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura, agar bisa digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Batam.
“Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” ujarnya.
Ansar menambahkan bahwa persoalan ini pernah dibahas bersama Komisi XII DPR RI. Jika pun ada kenaikan, kata Ansar, seharusnya tidak terlalu signifikan, sebab selisih harga antara gas pipa dan LNG memang cukup besar.
“Pipa gas itu sebelumnya sekitar 7 dolar Amerika, sekarang bisa mencapai 13 sampai 15 dolar Amerika per MMBTU, ini harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Disinggung soal koordinasi Pemkot Batam ke Pemprov Kepri soal kenaikan tarif listrik, Gubernur Kepri menyebut hingga saat ini belum ada koordinasi atau laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait kebijakan kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, sebagai entitas usaha, PLN Batam sebaiknya membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Kota dan BP Batam untuk mencari solusi terbaik.
“Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ujarnya.
