Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan, mereka mengeluhkan soal banyaknya potongan dari aplikator yang membebani driver hingga tidak adanya asuransi keselamatan maupun kesehatan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution pun menemui massa aksi.
Menurut Bobby, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 potongan maksimal yang dapat diberlakukan kepada driver hanya 15+5 persen. 5 persen tambahan itu dibolehkan asal untuk asuransi keselamatan.
“Jadi tuntunan-tuntutan daripada drivernya, pasti kami menyampaikan aturan-aturan yang ada di pemerintah potongan maksimal 15+5 persen untuk asuransi keselamatan ini harus diikuti,” kata Bobby Nasution usai menemui ratusan ojol yang demonstrasi, Selasa (20/5/2025).
Bobby sendiri mengaku belum pernah bertemu dan komunikasi dengan pihak aplikator. Namun di mendesak agar pihak aplikator harus menjalankan peraturan dari pemerintah.
“Jadi 2 minggu kita berikan waktu untuk menyampaikan sama pimpinan mereka juga untuk menanggapi tentang apa yang disampaikan driver,” ucapnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Terkait dengan driver ojol membayar mandiri asuransinya, Bobby mengaku menyesalkan hal itu. Sebab, secara aturan harusnya aplikator yang membayar dengan memotong 5 persen.
“Nggak pernah (melapor), apalagi mengenai jaminan keselamatan ya itu sangat-sangat disayangkan ya, jaminan kesehatan juga, mereka perusahaan pusat masa mereka bayar sendiri drivernya, maunya dibayarkan lah, kan udah jelas potongan itu boleh 5 persen untuk jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan tapi nggak dilakukan oleh mereka,” ujarnya.
Bobby mengaku bakal mempelajari soal aturan yang dapat dibuat oleh Pemprov Sumut. Baik Perda maupun Pergub.
“Apa yang bisa di tingkat provinsi kita buat, akan kita lakukan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan driver ojol menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Mereka mengeluhkan soal banyaknya potongan dari aplikator yang membebani driver hingga tidak adanya asuransi keselamatan maupun kesehatan.
“Kami meminta agar pemerintah menertibkan soal potongan, potongannya ada yang sampai 30 hingga 40 persen,” kata salah satu driver saat demontrasi, Selasa (20/5).
Mereka juga menilai jika program instan aplikator atau program promo juga membebani driver seperti Aceng, Slot,Bike Hemat, Gabungan, dan yang lain. Bahkan mereka disebut harus membayar jika mengikuti salah satu program.
“Kami ini kerja mau nyari uang, tapi malah kami yang diminta uang oleh aplikator. Kami mendesak program promo itu dihapus,” ucapnya.
Kemudian mereka juga mengeluhkan soal tidak adanya asuransi keselamatan maupun asuransi kesehatan dari pihak aplikator. Mereka selama ini disebut membayar sendiri secara mandiri.
“Kami membayar BPJS secara mandiri, nggak ada dari pihak aplikator,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.
Pantauan infoSumut, Selasa (20/5), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.
Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.
“Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu,” kata Agam Zubir saat orasi.
