Bappenas bersama stakeholders di Sumut berkomitmen dalam mengakselerasikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Pembangunan rendah karbon sendiri tidak akan bisa tercapai tanpa adanya dukungan politik.
Pertemuan antara stakeholder ini digelar pada 27-28 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi program Low Carbon Development Initiative (LCDI), kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).
“Transisi menuju pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa dukungan politik, kebijakan yang tepat, dan partisipasi multipihak. Karena itu, DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus bergerak bersama agar agenda PRKBI dapat benar-benar diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ungkap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Rabu (28/8/2025).
Hal serupa juga diungkap Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Nizhar Marizi menyebutkan bahwa agenda rendah karbon merupakan strategi pembangunan jangka panjang.
“Integrasi agenda rendah karbon dalam perencanaan daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Dengan memasukkan prinsip PRKBI ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi dampak risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau,” ujar Nizhar.
Lebih lanjut, Nizhar menyebutkan bahwa Provinsi Sumut memiliki tingkat bauran energi yang lebih tinggi dari provinsi lainnya. Hal ini menguatkan komitmen provinsi dalam pembangunan rendah karbon.
“Sebenarnya di Sumut ini lebih progresif dibanding beberapa provinsi. Bauran energi di Sumut ini lebih tinggi di daerah lain. Sumut ini hampir 40%, ini capaian yang lebih tinggi bahkan lebih dari nasional. Jadi memang dari sisi pembangunan rendah karbon. Mengapa kemudian Sumut juga, karena ini kan kerjasamanya mutual ya, jadi bukan hanya maunya Bappenas tapi yang pertama komitmen dari pemerintah daerah,” kata Nizhar.
“Dengan kita melihat bahwa Pemprov Sumut mengusulkan menjadi daerah, ini menunjukkan pemerintah daerahnya sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto menimpali bahwa komitmen sinergi erat antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan penting bagi percepatan pembangunan hijau di Sumatera Utara.
“Dialog ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi panggung kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. DPRD Sumut siap menjalankan tiga fungsi utama, regulating, budgeting, dan controlling untuk mendorong transformasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan,” ucapnya.
Rangkaian dialog kebijakan tersebut diakhiri dengan penghimpunan masukan peserta yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah.
Hasil ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh INFID selaku mitra LCDI untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara, sejalan dengan target nasional penurunan emisi GRK sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060.
