Pemerintah Aceh mengaku telah meminta lembaga PBB terlibat dalam penanganan bencana di Tanah Rencong. Unicef dan UNDP di Indonesia disebut sudah menerima surat resmi terkait permintaan tersebut.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu 14 Desember. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” tulis Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Dalam keterangan itu disebutkan, Unicef juga telah menerima surat dari Pemerintah Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Unicef disebut telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat. Tim Unicef di Aceh juga disebut telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
“Unicef tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” lanjut keterangan tersebut.
PBB di Indonesia disebut terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan, PBB disebut telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
“PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah,” tambah keterangan itu.
Sebelumnya, 18 kabupaten kota di Aceh dilanda bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Pemerintah Aceh saat ini mengaku telah meminta lembaga PBB terlibat dalam penanganan bencana di Tanah Rencong.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dalam keterangannya, Minggu (14/12).
