Wali murid di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Pekanbaru, Riau mengeluh. Keluhan karena banyaknya iuran yang harus dibayarkan saat perpisahan anak di sekolah.
Keluhan itu banyak diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin. Nilai iuran pun disebut bervariasi di setiap sekolah seperti SMP 37, SMP 25 hingga SMP 8.
“Ada banyak laporan kami terima dari wali murid SMP soal iuran. Khususnya untuk perpisahan anak,” kata Tekad Abidin, Rabu (16/4/2025).
Sejumlah wali murid melaporkan iuran yang harus dibayarkan bervariasi. Ada yang Rp 220-350 ribu dengan berbagai alasan.
Bahkan, uang perpisahan yang dinilai memberatkan itu dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satunya untuk sesi foto dan konsumsi.
“Kami prihatin karena sudah dilarang buat acara perpisahan di sekolah, justru muncul iuran lagi untuk konsumsi. Terbaru untuk foto yang jika ditotalkan sampai Rp 500 ribu, ini akal-akalan,” kata Tekad.
Legislator Fraksi PDIP itu bahkan telah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Apalagi, banyak orang tua yang merasa keberatan dengan iuran tanpa ada kesepakatan.
“Anehnya, pihak sekolah ini ada yang menagih-nagih seolah itu iuran wajib. Makanya kita minta Dinas Pendidikan Pekanbaru cek ini betul-betul, kasihan wali murid. Kalau bisa perpisahan cukup dengan makan bersama, bisa bawa makanan sendiri dan pentas seni oleh siswa secara sederhana,” kata Tekad yang membidangi Pendidikan.
Seorang wali murid berinisial IA mengakui adanya pungutan uang perpisahan. Tidak hanya itu, wali murid juga dibebankan biaya wajib untuk pembelian kado untuk guru.
“Saya tanya wali-wali lain katanya Rp 250 ribu uang perpisahan. Itu di luar kado wajib untuk guru-guru, jadi kemungkinan sampai Rp 400 ribu,” kata IA.
Ia sempet mengeluhkan biaya perpisahan dan pembelian kado yang tinggi kepada pihak sekolah. Namun, pihak sekolah justru memberikan opsi untuk biaya itu dicicil jelang perpisahan bulan Mei mendatang.
“Saya bilang ‘Wah enggak adalah duit saya sebanyak gitu. Apalagi saya kerja sendiri pak, suami enggak kerja’. Jadi dibilang guru-gurunya boleh nyicil dari sekarang, jadi saya nyicil-nyicil lah sampai bulan Mei karena acara bulan Mei,” katanya.
Atas kebijakan itu, banyak juga wali murid yang protes. Terutama untuk pembelian kado yang nantinya diberikan kepada guru di sekolah negeri tersebut.
“Banyak wali protes, karena biayanya juga besar kan. Kado juga yang kayak mana ini, kado kita kasih berupa duit atau sukarela. Kalau sukarela bisalah, tapi kalau dipatok berat juga. Anak saya ini sekolah di negeri loh,” kata IA kesal.
