Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Julianto menyarankan pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset yang terbengkalai menjadi kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebab, di awal pembentukan Koperasi Merah Putih tidak bisa langsung membangun kantor baru.
“Ada banyak aset pemerintah baik daerah maupun pusat yang sudah tidak dimanfaatkan, sehingga bisa menjadi tempat untuk mengembangkan Kopdes/Kel Merah Putih,” ujarnya dikutip infoFinance, Senin (2/6/2025).
Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih itu menyebut banyak aset pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang nganggur. Hal itu bisa dimanfaatkan untuk operasional Koperasi Merah Putih.
“Segera Pemda melakukan inventarisir semua aset pemerintah yang ada dan segera berikan laporan dan usulan kepada pemerintah pusat,” tambah Ferry.
Terkait model bisnis Kopdeskel Merah Putih, lanjut Ferry, bakal mendapat hak eksklusif dalam penyaluran produk-produk bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk untuk petani di desa, benih, obat-obatan, dan lainnya, termasuk produk-produk perbankan dari bank-bank Himbara dan bank daerah.
Ferry meyakini keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga akan memperkuat ekosistem dari UMKM-UMKM dan BUMDes yang ada untuk saling memperkuat. Oleh karena itu, pihaknya tengah menyiapkan model bisnisnya, modul-modul pelatihannya, hingga persiapan fasilitas kantor dan unit-unit kegiatan koperasinya
“Kita membangun ekosistem yang lebih baik. Jadi, kami mendapat tugas untuk membuat skema dan modul-modul pelatihan. Kita akan matangkan, supaya nanti Oktober bisa langsung operasional,” terang Ferry.
Bahkan, tambah Ferry, Kemenkop kini sedang membuat mock-up atau percontohan 80 koperasi yang diperkirakan Juli ini sudah selesai dengan berbagai model bisnis.
