CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintah membuka kemungkinan memberikan subsidi untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bantuan tersebut direncanakan menggunakan skema public service obligation (PSO), sebagai langkah untuk mengatasi persoalan finansial yang dihadapi kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu.
“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir infoFinance, Kamis (6/11/2025).
Rosan menuturkan bahwa sebagai moda transportasi massal, keberadaan Whoosh menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik sarana maupun operasionalnya dapat dikelola oleh BUMN atau pihak swasta.
“Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya,” kata Rosan.
Lebih jauh, Rosan belum mau menegaskan apakah APBN akan turut serta dalam restrukturisasi keuangan kereta cepat tersebut. Namun, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa APBN berpotensi ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan keuangan Whoosh.
Menurut AHY, hasil rapat koordinasi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara akan hadir untuk mengatasi masalah pada proyek Whoosh.
“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ungkap AHY usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11) yang lalu.
