Selama tujuh bulan menjabat sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution sudah mencopot delapan orang pejabat eselon dua dan tiga. PDI Perjuangan (PDIP) Sumut mengingatkan pencopotan yang dilakukan Bobby itu bukan karena faktor suka atau tidak suka terhadap pejabat tersebut.
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDIP Sumut, Aswan Jaya, awalnya mengingatkan soal pemimpinan adalah perwujudan dari orang-orang yang dia pimpin. Kerja-kerja bawahan, kata Aswan, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan gubernur.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan pengarahan kepada bawahannya yang kemudian dilanjutkan dengan kerja-kerja yang nyata,” tutur Aswan, Sabtu (20/9/2025).
“Pada saat pemimpin apalagi seorang gubernur sering mengganti bawahannya, maka pada saat itu dia gagal menterjemahkan visi misinya kepada bawahannya, dan membuat bawahannya juga gagal untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan atasannya,” sambungnya.
Oleh karena itu, Aswan menyebut seharusnya yang dilakukan Gubernur bukan terus melakukan pergantian. Namun, sebut Aswan, harusnya dilakukan perbaikan manajemennya.
“Jadi bukan orangnya yang diganti. Dalam ilmu manajemen, ada proses pembagian tugas, kontroling, hingga evaluasi. Program yang dalam hal ini visi misi itu dibagikan, kemudian dilakukan kontroling, baru melakukan evaluasi,” kata Aswan.
“Jadi pergantian itu berbasis kepada evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan. Bukan subjektifitas karena suka-tidak suka. Seperti karena tidak tepuk tangan dianggapo tidak royal, hanya karena tidak senyum dianggap tidak royal, hanya karena kelelahan dan tertidur lalu dianggap melawan, jangan karena main HP karena ada pesan yang harus dia baca kemudian dianggap tidak sopan dan tidak patuh,” sebut Aswan lagi.
Aswan mengingatkan kalau pemimpin melakukan pergantian karena alasan subjektif, maka cara pemimpin itu salah. Bobby kemudian disarankan untuk menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuannya.
“Kalau ini yang menjadi basis alasan pergantian itu, ini menjadi ciri pemimpin otoriter yang tidak cocok di negara demokratis. Saran saya assesmen dulu seluruh sumber daya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu berikan tanggungjawab sesuai kemampuannya,” ucap Aswan.
Dia juga mengingatkan memilih bawahan bukan karena ada kesamaan marga.
“Jadi bukan karena suka tidak suka, bukan karena saudara semarga, tapi karena profesionalitas. Lalu pekerjaannya dikontrol, kalau kemudian dilakukan evaluasi kinerjanya buruk silahkan dilakukan karena itu adalah hal yang memang hak dari seorang gubernur,” jelasnya.
