Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai belum membayar pajak 332 unit kendaraan dinas. Hal ini diketahui dari lembar hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
“Sebanyak 332 unit kendaraan bermotor belum membayar pajak kendaraan bermotor telah jatuh tempo,” demikian tertulis dalam LHP BPK 2024, dikutip infocom, Rabu (23/7/2025).
Dalam LHP BPK itu menyebut tunggakan pajak kendaraan diketahui dari hasil pemeriksaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemkot Binjai disebut tidak menganggarkan tunggakan pajak kendaraan itu di tahun anggaran 2025 ini.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, diketahui terdapat 332 unit kendaraan telah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan tidak dianggarkan pada tahun anggaran selanjutnya,” imbuhnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai Sofyan Siregar belum bisa memberikan keterangan soal tunggakan pajak kendaraan dinas ini. Dia masih mencari informasi ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai.
“Saya tanya info ke kepala badan keuangan ya,” sebut Sofyan Siregar.
Anggota DPRD Kota Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir menilai jika menunggak pajak kendaraan ini menjadi catatan buruk terhadap Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Ronggur menilai, Amir tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.
“Ini jadi catatan buruklah terhadap Wali Kota Binjai karena tidak memberi contoh yang baik ke masyarakat, kendaraan dinas kok nggak dibayar pajak,” kata Ronggur Raja Doli Simorangkir.
Ronggur menilai Pemkot Binjai harusnya memberikan contoh yang baik ke masyarakat dalam konteks tertib pajak. Dia menyindir kelalaian Pemkot Binjai membayar pajak, padahal masyarakat diwajibkan untuk membayar.
“Jangan masyarakat diperas untuk bayar pajak, tapi pemerintahnya nggak ngasih contoh, gimana Binjai ini mau maju kalau Wali Kota nya kek gitu,” ujarnya.
