Sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar) dilanda bencana banjir dan longsor. Pemerintah pun didesak untuk menetapkan peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional.
Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) , Edy Kurniawan, menjelaskan beberapa alasan terkait hal itu. Ia menyebut sudah banyak riset yang menyebut bahwa salah satu penyebab dominan dari bencana ini adalah kesalahan dalam tata kelola hutan.
“Sehingga memang sangat logis tragedi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Agar pemerintah pusat yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab melakukan pemulihan dalam tragedi ini,” ujar Edy dalam koferensi pers, Minggu (30/11/2025).
Ia mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai bencana nasional, pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kesalahan tata kelola hutan tersebut.
“Ini ibaratnya yang dapat untungnya dalam mengelola hutan itu pemerintah pusat tapi yang dapat imbasnya, korbannya adalah masyarakat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Edy menyebut, pihaknya juga menyayangkan respons menteri kehutanan terkait video yang beredar yang menunjukkan banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir.
“Menteri kehutanan justru terkesan menghindar dari tanggung jawab misalkan beberapa video kayu gelondongan direspons oleh Menhut bahwa itu kayu beberapa bukan dari ilegal logging,” katanya.
Dikatakannya, sesuai mandat konstitusi, pengelolaan Sumber Daya Alam harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menilai pemerintah gagal dalam menjalankan amanat tersebut.
“Ini menunjukkan kementerian gagal menjalankan mandat konstitusi. Alih-alih digunakan untuk melindungi ruang hidup warga, justru digunakan untuk memberikan ruang untuk kegiatan ekstrativisme dan praktis meminggirkan kepentingan dan keselamatan publik,” ungkapnya.
Edy menyebut, YLBHI mendesak pemerintah memastikan hak korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumbagut terpenuhi. Terkait bencana ini, kata dia, pemerintah harus mengevaluasi sistem perizinan di kawasan hutan.
“Dari peristiwa itu, kami mendesak pemerintah harus memastikan hak korban secara menyeluruh. Juga harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem perizinan di kawasan hutan dan mendesak untuk dilakukan moratorium,” ujarnya.
Selain itu, YLBHI juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas jika ada indikasi pelanggaran pengelolaan hutan oleh perusahaan maupun pemerintah itu sendiri.
“Terakhir tidak lupa kami mendesak untuk dilakukannya pemulihan fungsi ekologis di hulu sampai ke hilir,” tutupnya.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra menyebut, bencana banjir dan longsor khususnya di Sumut berdampak ke 14 kabupaten/kota.
“Terkait dengan dampak banjir dan longsor di 14 kabupaten/kota itu dari catatan kami bersama WALHI dan pemerintah daerah mengakibatkan sampai hari ini 30 November ada sekitar 166 yang meninggal dunia dan 143 yang masih dalam pencarian,” ungkapnya.
LBH Medan, kata Irvan melihat terjadinya banjir dan longsor di Sumut tidak terlepas dari adanya kerusakan ekosistem Batang Toru.
“Kami mencatat berdasarkan data dari Walhi, banjir dan longsor tidak ujug-ujug disebabkan adanya intensitas hujan yang sangat lebat. Tapi hal ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banjir itu disertai dengan kayu gelondongan yang ikut terseret oleh banjir. Oleh karena itu LBH menilai ini juga disebabkan oleh rusaknya ekosistem batang toru,” ujarnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memperbaharui data korban bencana di sejumlah wilayah, Sumatera Utara (Sumut). Hingga hari ini, ada sebanyak 217 orang yang dilaporkan tewas dan 209 orang masih hilang
“Korban jiwa untuk Sumut, 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 masih hilang,” katanya.
Suharyanto mengatakan jumlah korban tewas ini terus bertambah. Sebab, tim gabungan menemukan beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.
Selain itu, jumlah korban yang hilang juga bertambah karena adanya laporan-laporan baru dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya.
“Untuk Sumut, korban jiwa bertambah lagi karena operasi pencarian dan pertolongan oleh satgas gabungan, berhasil menemukan kembali yang kemarin dinyatakan hilang dan untuk yang masih hilang bertambah lagi ini ada laporan-laporan baru dari masyarakat yang terdampak,” sebutnya.
Edy menyebut, YLBHI mendesak pemerintah memastikan hak korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumbagut terpenuhi. Terkait bencana ini, kata dia, pemerintah harus mengevaluasi sistem perizinan di kawasan hutan.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Dari peristiwa itu, kami mendesak pemerintah harus memastikan hak korban secara menyeluruh. Juga harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem perizinan di kawasan hutan dan mendesak untuk dilakukan moratorium,” ujarnya.
Selain itu, YLBHI juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas jika ada indikasi pelanggaran pengelolaan hutan oleh perusahaan maupun pemerintah itu sendiri.
“Terakhir tidak lupa kami mendesak untuk dilakukannya pemulihan fungsi ekologis di hulu sampai ke hilir,” tutupnya.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra menyebut, bencana banjir dan longsor khususnya di Sumut berdampak ke 14 kabupaten/kota.
“Terkait dengan dampak banjir dan longsor di 14 kabupaten/kota itu dari catatan kami bersama WALHI dan pemerintah daerah mengakibatkan sampai hari ini 30 November ada sekitar 166 yang meninggal dunia dan 143 yang masih dalam pencarian,” ungkapnya.
LBH Medan, kata Irvan melihat terjadinya banjir dan longsor di Sumut tidak terlepas dari adanya kerusakan ekosistem Batang Toru.
“Kami mencatat berdasarkan data dari Walhi, banjir dan longsor tidak ujug-ujug disebabkan adanya intensitas hujan yang sangat lebat. Tapi hal ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banjir itu disertai dengan kayu gelondongan yang ikut terseret oleh banjir. Oleh karena itu LBH menilai ini juga disebabkan oleh rusaknya ekosistem batang toru,” ujarnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memperbaharui data korban bencana di sejumlah wilayah, Sumatera Utara (Sumut). Hingga hari ini, ada sebanyak 217 orang yang dilaporkan tewas dan 209 orang masih hilang
“Korban jiwa untuk Sumut, 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 masih hilang,” katanya.
Suharyanto mengatakan jumlah korban tewas ini terus bertambah. Sebab, tim gabungan menemukan beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.
Selain itu, jumlah korban yang hilang juga bertambah karena adanya laporan-laporan baru dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya.
“Untuk Sumut, korban jiwa bertambah lagi karena operasi pencarian dan pertolongan oleh satgas gabungan, berhasil menemukan kembali yang kemarin dinyatakan hilang dan untuk yang masih hilang bertambah lagi ini ada laporan-laporan baru dari masyarakat yang terdampak,” sebutnya.
