Di balik dinding kokoh gedung bersejarah peninggalan kolonial yang kini menjadi Museum Perkebunan Indonesia 2 (Musperin-2), tersimpan rahasia kelam sistem kerja kontrak masa lalu. Salah satu koleksi yang paling mencolok adalah Uang Token, kepingan logam yang menjadi alat kontrol ekonomi bagi para buruh perkebunan di Tanah Deli.
Uang token ini bukan sekadar alat pembayaran biasa, melainkan instrumen untuk menciptakan ketergantungan absolut pekerja terhadap perusahaan.
Pemandu Musperin-2, Sindi, menjelaskan bahwa uang token ini merupakan denyut nadi ekonomi tertutup di wilayah perkebunan pada era kolonial. Uang tersebut digunakan untuk membayar gaji buruh, namun dengan aturan main yang sangat menjerat.
“Uang ini sebagai alat pembayaran atau alat tukar untuk para buruh pada waktu itu. Untuk membeli pangan maupun ke tempat hiburan yang sudah disediakan perusahaan,” jelas Sindi di lokasi.
Namun, kebebasan finansial buruh tersebut semu. “Tapi uang ini hanya bisa digunakan di daerah perusahaan perkebunan saja dan tidak bisa digunakan di tempat di luar perusahaan,” tambahnya.
Berdasarkan data teknis museum, uang token ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:
• Material: Biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, nikel, dan perunggu.
• Bentuk Unik: Memiliki variasi bentuk mulai dari bulat, segitiga, segi lima, hingga persegi dengan sudut dipotong.
• Koleksi Ikonik: Terpajang token dari Bindjai Estate (1891), NHM (1888), hingga Unternehmung Tanah Radja (1890) yang berbentuk segitiga.
Sistem uang token ini ternyata memiliki tujuan strategis yang kejam: mencegah buruh meninggalkan kontrak mereka. Sindi mengungkapkan bahwa dengan memegang uang yang tidak laku di dunia luar, buruh tidak memiliki modal untuk kabur.
“Uang ini digunakan guna agar para pekerja terikat dan tidak bakal kabur dengan membawa utang atau hal lain yang merugikan perusahaan,” ungkap Sindi.
Fasilitas seperti toko bahan pangan (kedai kebun) hingga tempat hiburan memang sengaja disediakan agar upah yang sudah dibayarkan perusahaan segera kembali lagi ke kantong mereka sendiri.
Sejalan dengan paparan Sindi, panel informasi di museum bertajuk “Realitas Sosial & Ekonomi” menggambarkan betapa jomplangnya kehidupan saat itu. Di mana kelompok administrator menikmati fasilitas mewah, buruh justru terjebak dalam posisi terendah.
“Sebagian besar pekerja hidup dengan upah rendah yang sering dipotong untuk biaya perumahan, makanan, atau hutang pada toko perkebunan,” bunyi keterangan pada panel informasi tersebut. Produktivitas tinggi yang dihasilkan perkebunan nyatanya tidak pernah sebanding dengan kesejahteraan yang diterima para pekerja.
Meski begitu, sejarah mencatat bahwa para buruh tetap bertahan dengan membangun jaringan solidaritas melalui kegiatan gotong royong dan tradisi budaya untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah penindasan sistem.
Artikel ini ditulis A. Fahri Perdana Lubis, peserta Maganghub Kemnaker di infocom
