Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyentil Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan soal realisasi Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis pakai KTP. Anggota DPRD Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir pun membantah sentilan Bobby.
Bobby menyentil dua daerah itu saat rapat yang diunggah di Instagram pribadinya. Bobby mengaku kecewa padahal Binjai sudah menggelar launching berobat gratis pakai KTP.
“Nah ini sangat saya sayangkan pertama sekali sama Kota Binjai, launching tapi nyatanya di lapangan nggak bisa dilaksanakan Pak, karena Binjai nya belum masuk kategori UHC Prioritas, bolehlah Pak kecewa sama sedih sedikit nih,” kata Bobby Nasution dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, Bobby kemudian menyentil Bupati Deli Serdang soal komitmen untuk penerapan UHC Prioritas. Padahal Pemprov Sumut telah membayarkan dana bagi hasil (DBH) yang terhutang sejak tahun 2023, Deli Serdang terbesar penyalurannya.
“Deli Serdang nih Pak, Bupati Deli Serdang, kita sudah komitmen dari awal hutang yang kami miliki kepada kabupaten/kota mulai dari tahun 2023, kami coba full kan membayar hutang ini, tapi tolong program-program prioritas yang menjadi kesepakatan kita tolong dilaksanakan juga Pak, tiap kali kita laksanakan pembayaran, Deli Serdang menjadi kabupaten terbesar yang kita salurkan dananya Pak karena pendukungnya paling tinggi setelah Kota Medan tapi pelaksanaan UHC nya tidak terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Bobby menjelaskan dari 33 kabupaten/kota di Sumut, masih ada 11 yang belum masuk UHC Prioritas. Bobby menyayangkan daerah yang terdampak bencana malah bisa UHC Prioritas dibanding daerah lain seperti Deli Serdang dan Binjai.
“Dari 33 kabupaten/kota, ada 11 yang sebenarnya belum masuk UHC, tapi secara provinsi kita tetap masuk kategori UHC karena dari jumlah penduduk keaktifannya, artinya bapak ibu kepala daerah dari 33 kabupaten/kota yang punya KTP Sumatera Utara masyarakat bapak yang 11 ini walaupun KTP nya Sumatera Utara, contohnya berobat lagi di Deli Serdang saja daerah tetangganya saja nggak bisa Pak, kalah sama daerah yang terkena bencana masih bisa Pak, masa komitmennya kalah sama daerah yang terkena bencana, apalagi mohon maafnya, ini Nias aja komitmennya masih oke dengan hari ini Pak,” ucapnya.
Ia pun berharap agar kepala daerah memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat ini. Bobby juga mengaku tidak melarang jika capain ini nantinya diklaim oleh masing-masing kepala daerah.
“Tolong Pak kita sama-sama tahu keterbatasan keuangan kita masing-masing, tapi tolong Pak kesehatan ini bagian urusan wajib, benar-benar dijadikan prioritas lah Pak, ini yang sama-sama perlu kita penuhi untuk kebaikan masyarakat kita yang ada di Sumatera Utara,” tuturnya.
Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir membantah pernyataan Bobby Nasution yang menyebut masyarakat ber-KTP Binjai belum bisa merasakan layanan berobat gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Menurut Ronggur, pernyataan Bobby tersebut keliru.
Ia menegaskan layanan berobat gratis bagi warga Binjai sudah berjalan dan telah dicek langsung oleh Wakil Wali Kota Binjai.
“Jadi keliru itu Gubernur kalau sebut realisasi berobat gratis pakai KTP di Binjai belum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan tentu itu harus jadi bahan evaluasi bagi Pemko Binjai untuk lebih memperbaiki layanan kesehatan khususnya di program UJC Prioritas,” ujarnya kepada infoSumut, Kamis (15/1).
Ronggur tak menampik bahwa ada hutang sekitar Rp 4,5 miliar ke BPJS Kesehatan sejak Oktober 2025. Namun hutang iuran tersebut tak membuat pelayanan UHC terhenti di Binjai.
“Kita akan dorong agar Pemko segera melunasi tunggakan ke BPJS Kesehatan. UHC Prioritas ini kan Program Pak Gubernur dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, jadi pasti direalisasikan dengan sebaik-baiknya, ” tutupnya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
