Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Denmark dan Greenland sebagai bentuk penolakan terhadap ambisi Presiden AS Donald Trump untuk menguasai wilayah otonom tersebut. Masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa tanah mereka bukan merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Berdasarkan laporan BBC yang dikutip infoNews pada Minggu (18/1/2026), aksi massa berlangsung serentak di Kopenhagen serta ibu kota Greenland, Nuuk. Momentum ini bertepatan dengan kedatangan delegasi Kongres AS di Denmark. Menanggapi situasi tersebut, Senator Demokrat Chris Coons menyebut pendekatan yang dilakukan Trump sebagai ‘tidak konstruktif’.
Trump sendiri tidak menutup kemungkinan untuk merebut Greenland dengan kekuatan militer demi alasan keamanan nasional. Sebagai bentuk tekanan, ia mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 10% mulai 1 Februari 2026 terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Denmark, Swedia, hingga Inggris. Jika kesepakatan pembelian tidak tercapai, tarif tersebut diancam akan melonjak hingga 25% pada bulan Juni.
Donald Trump menuduh negara-negara Eropa sedang memainkan ‘permainan yang sangat berbahaya’ dan menegaskan tarif akan tetap berlaku ‘sampai tercapai kesepakatan untuk pembelian Greenland secara lengkap dan total’.
Meskipun memiliki populasi yang kecil, Greenland menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan letak geografis yang krusial di wilayah Arktik. Lokasi ini sangat vital bagi Amerika Serikat untuk menempatkan sistem peringatan dini serangan rudal serta pengawasan lalu lintas kapal.
Terkait ambisinya, Trump menegaskan bahwa Washington akan memperoleh wilayah tersebut ‘dengan cara mudah’ atau ‘dengan cara sulit’, yang mengindikasikan pilihan antara transaksi pembelian atau aneksasi paksa.
Dalam aksi di Kopenhagen, warga membawa berbagai poster penolakan. Politisi Greenland, Erik Jensen, menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi klaim sepihak ini. Ia menyatakan kepada Reuters:
“Sangat penting bagi kita untuk tetap bersatu dan menunjukkan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan kita tidak ingin menjadi bagian dari Amerika atau tidak akan dianeksasi oleh AS,”
Senada dengan hal tersebut, Camilla Siezing selaku kepala organisasi Inuit menegaskan “Kami menuntut penghormatan terhadap Kerajaan Denmark dan hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri,”
Di Nuuk, Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen terlihat memimpin massa menuju konsulat AS dengan membawa pesan tegas bahwa ‘Greenland tidak untuk dijual’ dan ‘kami membentuk masa depan kami’.
